Oleh: Dr. Firman Tobing
Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi Indonesia
Amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) telah meletakkan hukum sebagai salah satu pondasi bernegara. Oleh karena itu, manifestasi hukum dalam tata pergaulan bermasyarakat dan bernegara harus diaplikasikan secara sadar dan berkelanjutan, melihat hukum sebagai hal fundamental dalam menciptakan negara berkeadilan, mewajibkan aparatur hukum untuk menjaga kemurnian hukum dari sifat-sifat “kotor” serta tercela, yang menjadikan hukum sebagai alat dalam melanggengkan kepentingan kuasa dalam fraksi ataupun golongan-golongan tertentu. Hukum adalah miniatur agung, yang bertindak sebagai pengontrol ataupun pengawas dalam mengelola hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Harus diakui bahwa, melemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai faktor dari berbagai lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan. Tidaklah sulit menemukan situasi dan kondisi tentang bagaimana lemahnya penegakan hukum yang secara kasat mata dapat ditemukan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait dan saling berinteraksi membentuk lingkungan di mana lemahnya penegakan hukum dapat berkembang. Beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang memengaruhi independensi para penegak hukum.
Mengembalikan Wibawa Penegakan Hukum
Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mengembalikan marwah penegakan hukum seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya upaya meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia sekaligus menjadi tugas dan tanggungjawab bersama dari setiap aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkrit perlu diambil oleh aparat penegak hukum, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Melaksanakan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pembangunan keahlian teknis harus menjadi prioritas sehingga aparat penegak hukum lebih memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab merekasebagai penegak hukum serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan perkembangan terkini dalam bidangnya.
Hal yang tidak kalah penting dari tekad untuk mengembalikan marwah penegakan hukum adalah perlunya independensi lembaga penegak hukum harus diperkuat sebagai upaya untuk mengurangi intervensi politik dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal adalah kunci dalam meningkatkan integritas penegakan hukum. Untuk itu diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung independensi lembaga penegak hukum, seperti peninjauan ulang prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap intervensi politik.
Di sisi lain, pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dengan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan merespons masukan serta keluhan dan melakukan suatu mekanisme umpan balik dari masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk memeriksa kinerja dan integritas lembaga penegak hukum. Masyarakat Indonesia memiliki peran krusial dalam meningkatkan integritas penegakan hukum di negara ini. Melibatkan diri secara aktif dan kritis dalam proses penegakan hukum adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye informasi, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum, proses peradilan, dan peran lembaga penegak hukum akan memberikan pondasi yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam memastikan integritas penegakan hukum. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum. Pemberdayaan warga untuk menjadi mata dan telinga yang waspada dapat membantu mendeteksi tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, serta memfasilitasi saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, baik melalui lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga integritas penegakan hukum.
Adalah suatu keharusan bagi semua pihak, baik itu Pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama menciptakan lingkungan di mana keadilan, transparansi, dan integritas menjadi pondasi utama dalam penegakan hukum. Dengan melakukan perubahan dalam beberapa aspek yang saling terkait, Indonesia dapat membangun dan mengembalikan marwah dan sistem penegakan hukum yang lebih kuat, adil, dan dapat dipercaya bagi semua warganya. SEMOGA…
Komentar