Wabup Risnawanto Ikuti Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Sumbar Tahun 2023

jurnalzone.id    – Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto mengikuti Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Kamis (20/7).

Dalam Rakor, Bupati dan Walikota se-Sumbar yang hadir menandatangani kesepakatan komitmen bersama, serta penyerahan piagam penghargaan kepada kota yang telah komitmen dalam penyelenggaraan penurunan kemiskinan tahun 2022 oleh Gubernur Sumbar.

Pada Rakor tersebut ada beberapa kesepakatan yang telah diraih demi tercapainya tujuan yang dimaksud. Pertama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota akan melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pendekatan multi-dimensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi media, dan mitra pembangunan lainnya.

Kedua mendorong konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Baik program yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, maupun program-program non-pemerintah.

Ketiga, mendorong ketersediaan base data yang akurat dan dimutakhirkan secara dinamis di daerah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.

Keempat, membangun mekanisme pengelolaan data secara terpadu, dan mendorong pemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.

Kelima melakukan upaya integrasi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Graduasi yang mencakup 4 (empat) pilar utama, yaitu perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan mata pencaharian untuk peningkatan pendapatan, pemberdayaan sosial untuk mendorong inklusi sosial dan perubahan perilaku, dan inklusi keuangan dengan manajemen pendapatan dan peningkatan tabungan ke dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah, termasuk strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bagian RPJPD 2025-2045 dan RPJMD mendatang.

Keenam memperkuat kelembagaan TKPK dalam mengkoordinasikan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pengembangan dan pelaksanaan model Graduasi.

Ketujuh melakukan pengembangan serta memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai lembaga layanan terpadu perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk memfasilitasi integrasi berbagai layanan dan pelaksanaan Graduasi.

Kedelapan memberdayakan para pekerja sosial termasuk fasilitator Puskesos untuk membantu pemutakhiran data dan melakukan pendampingan (coaching) secara intensif dalam proses Graduasi, menyusun rancangan dokumen perencanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Graduasi.

Sembilan, sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melalui asesmen atau pemetaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta irisannya dengan pendekatan Graduasi. Pertemuan- pertemuan koordinasi dan teknis dalam bentuk workshop, FGD, dan lainnya, asesmen kebutuhan pengembangan kapasitas TKPK dan Puskesos, serta pekerja sosial lainnya,

Kesepuluh, menyusun rencana kerja pelaksanaan model Graduasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Serta menyusun rencana anggaran dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan model Graduasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. BRAC International akan mendukung pelaksanaan Graduasi melalui dukungan teknis, pertukaran pengetahuan dan perumusan model Graduasi sesuai konteks lokal di lokasi terpilih.(Yunita)