Oleh: Dr. Firman Tobing
Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi Indonesia
Di beberapa negara yang mengakui dirinya sebagai negara demokrasi, kerap muncul sebuah fenomena paradogs, di mana lembaga-lembaga demokrasi tidak saja terjebak dalam praktik oligarki namun menjadi akar bagi terciptanya oligarki itu sendiri. Oligarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki, yang memiliki dominasi dalam ranah politik dan ekonomi, menjadi kendala serius bagi asas-asas demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
Fenomena kekuasaan yang terkonsentrasi pada sejumlah individu atau kelompok yang memiliki dominasi politik dan ekonomi, telah menjadi tantangan signifikan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pasca era reformasi, Indonesia telah memasuki periode transisi menuju sistem demokrasi yang lebih inklusif. Namun, kemunculan dan pertumbuhan oligarki masih menjadi isu utama yang mengancam integritas demokrasi tersebut. Keberadaan oligarki, baik dalam ranah politik maupun ekonomi, menimbulkan kompleksitas dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengemuka sebagai bentuk kepercayaan pada kapasitas masyarakat untuk menciptakan peraturan guna melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 yang menjadi fondasi utama untuk mengatur kedaulatan rakyat, menegaskan bahwa “kedaulatan ada di tangan rakyat.” Namun, dalam perjalanan implementasi demokrasi dengan adanya fenomena oligarki, khususnya dalam ranah politik dan ekonomi, muncul sebagai tantangan yang sangat serius. Salah satu contohnya adalah tingginya biaya politik dan ketergantungan pada donatur swasta dan oligarki pada akhirnya menciptakan berbagai permasalahan, termasuk rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput kepada politisi, maraknya pembiayaan “gelap” dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber pembiayaan. Lebih jauh lagi, Oligarki tidak hanya memainkan peran sebagai pengguna kebijakan publik melalui negara sebagai perantara, tetapi juga secara langsung memimpin partai, membentuk koalisi pemerintahan, dan menentukan jabatan publik. Dalam konteks pembentukan undang-undang, dampak oligarki tercermin dalam beberapa peraturan hukum yang lahir secara kilat yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
Oligarki, Pengaruh, dan Solusi
Harus diakui, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap infiltrasi oligarki dalam sistem demokrasi dan hukumnya karena beberapa alasan. Pertama, sebagai negara demokrasi yang relatif masih baru, kemampuan masyarakat sipil masih terbatas dan tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki oleh kelompok oligarki. Kedua, kekayaan di Indonesia cenderung terakumulasi dengan cepat di tangan sejumlah kecil individu yang dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan, termasuk agenda politik, kondisi ini tercermin dalam sifat transaksional yang sangat tinggi dalam sistem politik Indonesia. Ketiga, Indonesia tidak memiliki lembaga yang memadai untuk mencegah oligarki mengendalikan partai politik atau faktor-faktor elektoral lainnya. Pemilik modal dapat dengan mudah mendirikan partai politik yang pendanaannya oleh oligarki bersangkutan yang bersifat top-down (dari atas ke bawah). Tidak ada parpol yang dibiayai yang pendanaannya bersifat bottom up (dari bawah ke atas).
Oligarki ekonomi terutama dalam sistem politik korup, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan keputusan politik. Mereka memanfaatkan kontrol media, manipulasi informasi, dan akumulasi kekayaan untuk memperkuat dominasinya, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan kesulitan bersaing bagi pihak lain. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi juga melibatkan ancaman terhadap demokrasi. Praktik kontrol media, pemilihan umum yang tidak adil, monopoli ekonomi, dan pengaruh politik yang merugikan sangat berpotensi merusak dasar-dasar demokrasi. Selain itu, potensi pemusatan kekuasaan oleh oligarki dapat mengarah pada pemerintahan totaliter, mengancam kebebasan dan prinsip dasar demokrasi dalam masyarakat.
Pemerintah diharapkan untuk berperan sentral dalam menghadapi dan mengatasi dampak negatif oligarki melalui langkah-langkah yang konkret dan berkelanjutan. Dalam upaya ini, pemerintah perlu aktif mendukung reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan dan pengaruh yang terkonsentrasi pada kelompok oligarki. Tindakan tegas termasuk memperkuat lembaga penegak hukum guna memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek pemerintahan dan kebijakan ekonomi menjadi kunci dalam menangani oligarki. Pemerintah harus memiliki komitmen untuk memperbaiki kebijakan ekonomi sehingga distribusi kekayaan lebih merata dan mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Transparansi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Point yang tidak kalah penting adalah perlunya partisipasi aktif masyarakat yang juga merupakan elemen integral dalam mengatasi oligarki. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dengan terlibat aktif dalam pemantauan, pengawasan, dan kritikan terhadap praktik-praktik oligarki yang dianggap tidak adil atau korup. Melalui organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan partisipasi dalam proses politik, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Untuk mencapai keberhasilan dalam mengatasi oligarki, kerja sama erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan kolaborasi yang baik di antara semua pihak agar dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, mendorong reformasi kebijakan, dan membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Keberhasilan ini bergantung pada sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, menciptakan fondasi untuk perubahan positif menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Komentar