jurnalzone.id , Tanjungpinang – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan terus mengawal isu transparansi keuangan PT Bintan Inti Sukses (PT BIS). Menyusul laporan keuntungan bersih Rp 870 juta yang diumumkan perusahaan untuk tahun 2024, PMII menyerukan langkah konkret berupa audit independen dan publikasi laporan keuangan secara komprehensif, terutama selama masa kepemimpinan direktur baru.
“Kami mengapresiasi capaian yang dilaporkan oleh PT BIS, tetapi kami juga menilai bahwa transparansi harus menjadi prioritas, khususnya di era kepemimpinan direktur baru. Publik perlu mengetahui bagaimana perusahaan dikelola dan kontribusi nyatanya terhadap pembangunan daerah,” ujar Andi sarippudin.
PMII menilai bahwa audit independen sangat diperlukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi apakah angka keuntungan bersih yang diumumkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, atau sekadar hasil dari permainan akuntansi yang menyembunyikan biaya-biaya tertentu seperti pembiayaan revitalisasi pasar dan operasional lainnya.
“Kami mengusulkan audit independen dilakukan oleh lembaga profesional yang kredibel, agar publik dapat memperoleh gambaran yang objektif dan transparan mengenai kinerja PT BIS,” tegas PMII.
Sebagai bentuk akuntabilitas, PMII juga mendorong PT BIS untuk memublikasikan laporan keuangan secara rinci Pada periodik kepemimpinan direktur baru. Langkah ini penting untuk menilai konsistensi dan keberhasilan strategi yang diterapkan oleh manajemen baru dalam mengelola perusahaan.
“Laporan tersebut seharusnya Di hitung secara rinci , termasuk pendapatan kotor, pengeluaran operasional, investasi, biaya revitalisasi asset usaha, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh kepada masyarakat,” tambah PMII.
PMII juga mengingatkan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT BIS memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah transparansi seperti ini bukan hanya kebutuhan, tetapi juga kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi.
PMII berharap PT BIS dan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan publik dan memastikan bahwa perusahaan ini terus berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap memegang prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.(AS)
Komentar